Pemerintah dan Microsoft telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait Hak atas Kekayaan Intelektual. Utamanya soal penggunaan piranti lunak legal di kantor pemerintahan.
MoU yang dirahasiakan itu terus menjadi polemik, terutama bagi mereka yang berkecimpung di dunia maya. Meski di satu sisi sah-sah saja bagi Microsoft untuk menggolkan MoU tersebut, mengingat Microsoft adalah institusi bisnis, di sisi lain pemerintah 'digugat' karena terkesan menggelar proyek besar tanpa tender.
Onno W. Purbo, praktisi internet dan teknologi informasi Indonesia, akhirnya angkat bicara juga soal kasus ini. Dalam e-mailnya yang diterima beberapa wartawan, Rabu (20/12/2006), Onno mencurahkan perasaannya. Menurut kabar yang beredar, perjanjian Pemerintah dan Microsoft meliputi pembelian lisensi Windows sebanyak 35.496 lisensi dan Microsoft Office sebanyak 177.480 lisensi. Hitung-hitungan Onno, dengan kurs US$ 1 = Rp 9.065, maka total anggaran yang akan diterima Microsoft adalah Rp 676 miliar.
Dengan nilai sebesar itu, Onno mempertanyakan apakah Pemerintah tidak melanggar sendiri undang-undang yang telah ada. "Pemerintah menandatangani pembelian dalam jumlah sangat besar hanya ke satu vendor, tanpa proses tender, tanpa kompetisi sama sekali. Apakah pemerintah tidak melanggar UU 5/99 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?" tulisnya.
Pemerintah, Onno melanjutkan, bisa jadi juga melanggar Kepres 80/2003. "(Kepres) yang mengisyaratkan bahwa semua pembelian barang untuk pemerintah harus terbuka, tidak diskriminatif," ia menjelaskan.
Alternatif Berhemat
Onno pun menyebut adanya alternatif Open Source untuk aplikasi yang bisa digunakan pemerintah. Misalnya, Pointer Linux sebagai sistem operasi buatan anak bangsa.
Onno pun menyebut adanya alternatif Open Source untuk aplikasi yang bisa digunakan pemerintah. Misalnya, Pointer Linux sebagai sistem operasi buatan anak bangsa.
Pria yang meraih gelar doktor dari Kanada ini juga menyebut OpenOffice. Piranti itu diklaim sudah sangat mirip dengan Microsoft Office dan bisa berjalan di berbagai sistem operasi (termasuk Windows). "Apakah pemerintah tahu bahwa dengan menggunakan OpenOffice maka dari MoU tersebut dapat dihemat US$71 juta!?" tanyanya.
Jika di satu sisi pemerintah terkesan mendukung Windows, di sisi lain banyak negara lain yang belajar penerapan Open Source dari ahli-ahli di Indonesia. Onno mencontohkan gelaran Asia Source, di Sukabumi Januari 2007, yang akan dihadiri 150 lebih delegasi dari Asia Pasifik yang ingin belajar Open Source di Indonesia.
Onno pun telah diundang ke beberapa negara untuk mengajari bangsa lain mengenai Open Source, Voice over Internet Protocols dan internet nirkabel. "Pertanyaan terakhir dari saya, Sampai kapan Depkominfo dan Pemerintah tega untuk terus membodohi dan menzalimi rakyatnya sendiri?" ujar Onno getir
reference:
detik.net (Onno W. Purbo
